Kebijakan “Merdeka Belajar” yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim Desember tahun lalu hanya berpusat di sekolah. Sebenarnya, seberapa pentingkah peran keluarga dan pemerintah daerah dalam pembelajaran siswa?
Hikmat Hardono (Ketua Dewan Pengurus Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar, anggota Dewan Penasihat Program RISE di Indonesia) mengajak kita untuk memikirkan kembali konsep kehadiran siswa dan kebijakan one-size-fits-all yang masih Jakartasentris padahal keadaan siswa dari Sabang hingga Merauke tentulah berbeda. Simak tulisannya!
Skor kompetensi siswa Indonesia dalam membaca, matematika, dan sains pada PISA 2018 lebih rendah dibanding pengukuran serupa tiga tahun sebelumnya. Mengapa hasil penilaian siswa Indonesia pada studi global yang diselenggarakan tiga tahun sekali itu justru melorot signifikan?
Saat memperingati Hari Guru 25 November, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajak para guru menjadi agen perubahan untuk kemerdekaan belajar di Indonesia.
Apakah satu-satunya penyebab kurangnya kualitas guru-guru di Indonesia adalah tata kelola yang buruk? Simak tulisan Doni Koesoema A. (anggota Badan Standar Nasional Pendidikan dan anggota Dewan Penasihat Program RISE di Indonesia) tentang perekrutan guru.
Jurang kualitas antarsekolah di negeri ini juga begitu besar dan belum teratasi hingga sekarang. Salah satu penyebabnya adalah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di Indonesia begitu lama terbelenggu oleh ilusi kemajuan yang mewujud dalam maraknya “tiruan semu”.
Kompetensi dan profesionalisme guru berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran siswa. Sepanjang peningkatan kualitas dan pemetaan kompetensi guru tidak menjadi prioritas pemerintah, sulit untuk membayangkan mutu pendidikan di Indonesia dapat meningkat.
Tim peneliti RISE Indonesia membuat makalah—menggunakan soal-soal matematika tingkat sekolah dasar (SD) dari Indonesian Family Life Survey—yang memperlihatkan kemampuan matematika siswa di seluruh Indonesia menurun antara 2000 dan 2014.
Meski sudah diluncurkan sejak 2017, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi-penerimaan siswa baru di sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah-masih menuai polemik.
Delapan belas tahun lalu, Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangannya atas sektor pendidikan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, penyediaan layanan pendidikan dasar tergantung pada kemampuan lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.