Meski sudah diluncurkan sejak 2017, sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi-penerimaan siswa baru di sekolah negeri berdasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah-masih menuai polemik.
Delapan belas tahun lalu, Pemerintah Indonesia melimpahkan kewenangannya atas sektor pendidikan kepada pemerintah daerah. Sejak saat itu, penyediaan layanan pendidikan dasar tergantung pada kemampuan lebih dari 500 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Peran wali murid seharusnya tidak hanya terbatas mengurusi sarana dan prasarana sekolah atau penguatan karakter, tapi juga mengenai mutu pembelajaran anak.
Bagaimana karakter jujur seharusnya dibentuk melalui sekolah? Apa yang keliru dari sistem dan praktik belajar di sekolah selama puluhan tahun?
Persoalan besar yang menghadang Indonesia ke depan adalah buruknya kualitas hasil pembelajaran murid sekolah. Upaya memperbaiki kualitas pembelajaran ini adalah kewajiban utama pemerintah. Namun kemampuan pemerintah melayani publik terbatas.
Sekelompok kecil orang yang berhasil mengikuti pembelajaran secara tuntas yang di antaranya bahkan menjadi pemenang olimpiade sains internasional bisa saja berhasil membangun Indonesia. Akan tetapi, manakala sebagian besar penduduk “mengidap” pembelajaran tidak tuntas, maka pantas untuk mengkhawatirkan terjadinya situasi ketimpangan sosial-ekonomi parah yang berkepanjangan.
Di masa depan, dengan perkembangan teknologi, anak dapat belajar di mana saja dan guru pun dapat menjadi fasilitator dan moderator pembelajaran tanpa terikat ruang fisik.
Lebih dari 60% anggaran pendidikan secara nasional digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Anggaran tersebut terserap hampir seratus persen di semua daerah. Namun menaikkan gaji guru pegawai negeri dan memberikan tunjangan profesi guru rupanya tidak langsung meningkatkan kualitas siswa dan lulusan sekolah.
“Panggilan jiwa” adalah karakteristik yang diyakini harus dimiliki para guru di Indonesia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, panggilan jiwa dapat berdampak negatif pada guru.