Kertas kerja ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme difusi kebijakan dalam konteks desentralisasi sistem pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pemerintahan di Indonesia terjadi pada 2000 yang berimbas kepada pengalihan tanggung jawab ke lebih dari 341 kabupaten dan kota, melewati pemerintah provinsi. Pada 2022, jumlah kabupaten dan kota meningkat menjadi 514.
Sistem pendidikan adalah platform yang cocok untuk analisis kami karena dua alasan utama. Pertama, dinas pendidikan daerah sangat aktif dalam mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah. Dalam survei pada 2017 yang dilakukan oleh tim RISE Indonesia, kami menemukan 137 kebijakan di 63 kabupaten. Kedua, ukuran hasil yang berkaitan dengan sistem pendidikan umumnya ditemukan dalam survei nasional skala besar, memungkinkan kami untuk menyusun kumpulan data yang komprehensif. Terbukti bahwa isu-isu yang hadir dalam desentralisasi juga ada dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Pemerintah daerah telah membuat sedikit atau tidak ada penyesuaian pada desain isi kurikulum daerah meskipun pemerintah pusat telah sepenuhnya mendelegasikan tugas kepada pemerintah daerah (Bjork, 2003).
.
Laporan ini adalah bagian dari seri kertas kerja RISE — program penelitian sistem pendidikan berskala besar yang didukung oleh Pemerintah Inggris melalui Department for International Development (DFID), Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), dan Bill & Melinda Gates Foundation.
